Bali Era Baru, Satgas Bule Nakal Terbentuk Jaga Harmoni Bali

DENPASAR - Gerak langka Gubernur Bali menyikapi maraknya kondisi tidak tertibnya pariwisata Bali pasca pandemi Covid-19 perlu diacungi jempol. Satgas tata kelola pariwisata Bali ini akan mulai beroperasi bulan Maret 2023, yang tujuan pokoknya adalah menjaga keharmonisan dan mengawasi perilaku yang kurang pantas bagi wisatawan mancanegara di Bali.

Itu disebutkan juga oleh Tjok Bagus Pemayun selaku kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Ia mengungkapkan bahwa satgas ini dibentuk dari berbagai unsur dan lintas instansi, untuk mengatasi permasalahan kepariwisataan di Bali.

Baca juga: Presiden Prabowo Resmi Lantik para Penasihat Khusus, Utusan Khusus, dan Staf Khusus Presiden

" Kita masih meramu ini dengan pihak terkait agar dapat terbentuk aturannya secara konkret, agar nantinya Satgas ini tidak terjadi tumpang tindih dengan tim-tim yang ada dimasing-masing OPD yang ada, " ungkap Kadis diakhir acara temu wartawan siang itu, Selasa (07/03/2023).

“ Tim wisatawan asing sudah ada di Kesbangpol, terkait ketenagakerjaan asing ada di Disnaker, sedangkan terkait imigrasi ada di Kanwil Kumham "

Baca juga: Konsulat Jenderal Australia Bali Selenggarakan Gala Dinner 70 Tahun Beasiswa

Ia juga menekankan bahwa tugas utama dari Satgas yang akan dipimpinnya ini adalah untuk melihat dan mengamati tata kelola kepariwisataan di Bali sesuai dengan Pergub 28 (2022) dan Perda 5 (2021).

Ia ingin bahwa komitmen ikrar tentang kepariwisataan Bali (15 ikrar) dimana contoh hotel di Bali wajib menggunakan adat Bali, busana endek, buah lokal, pengelolaan sampah dan lainnya.

Baca juga: Black Gallery Hadirkan Karya Seni Abstrak

" Seluruh komponen pariwisata terlibat dalam satgas ini, dari GIPI, Asita, PHRI dan lainnya "

Ia berharap bahwa keinginan pimpinan (Gubernur Bali) yang sudah menjadi atensi, adalah Bali dapat memiliki Pariwisata yang berkualitas.

Baca juga: Hendri Kampai: Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

Ia juga menekankan bahwa pendekatan secara humanis tetap dikedepankan. Ia juga mengharapkan bahwa tourism ini adalah multi sektor yang harus juga disikapi secara hati-hati.

Menghubungi Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya dan menanyakan tentang momok seram penegakan oleh Satgas ini dikhawatirkan akan berdampak lain bagi insan pariwisata yang baru saja bergeliat.

Baca juga: Tampung Aspirasi Perubahan, SKI Tegal Gelar Musyawarah Reboan Bersama Anies

" Ini untuk menuju pariwisata berbasis budaya yang berkualitas, bermartabat serta bermanfaat untuk kita semua dan untuk mencapai itu tentu harus ada yang menegakkan, " jelas Agung Rai.

Ia juga menekankan bahwa fenomena pariwisata adalah multi dimensi yang memerlukan banyak pihak yang terkait, maka dengan ini dibuatkan satgas lintas instansi untuk mengatur ini.

" Seperti bule Rusia dan Ukraina ya g buat heboh kemarin tidak sesuai dengan budaya kita, tentu ini akan kita tertibkan. Dan ini momentum yang bagus "

Ia juga menerangkan kekhawatiran orang asing yang menyebar ke Thailand, Vietnam dan Bali menjadi tujuan favorit ini karena menghindari wajib militer di negaranya, ikut mengambil pekerjaan-pekerjaan orang di Bali, seperti photografer, guide, instruktur, 'rental' motor dan sebagainya.

" Ini perlu kita tertibkan, contoh yang kita dengar belakangan ini kan dari media bahwa tamu Rusia menyewakan motornya kepada kawannya lebih murah dari orang lokal, kita yang 3, 5 juta perbulan tetapi dengan teman Rusianya dia menyewakan 2, 5 juta perbulan, itu persaingaj tidak sehat, kita akan tertibkan "

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Saksikan Pengucapan Sumpah Sunarto sebagai Ketua MA

Permasalahan yang lainnya tentang ayam berkokok, tentu di pedesaan banyak warga yang memelihara ayam, burung, sapi dan babi. Dan ungkap Agung Rai tidak mungkin memindahkan warga lokal yang harus dilakukan sebagai bentuk edukasi ke tamu adalah pindah ke hotel yang nyaman dan comfortable bukan di homestay atau guest house. (Ray)